DepokInsider — Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah kabupaten dan kota se-Jawa Barat membahas sejumlah upaya peningkatan pelayanan dasar masyarakat, mulai dari akses kesehatan, perlindungan pekerja rentan, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kualitas pendidikan.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat koordinasi (rakor) yang melibatkan pemerintah daerah se-Jawa Barat.
Wali Kota Depok Supian Suri mengatakan, salah satu perhatian dalam pertemuan itu adalah pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang belum terjangkau pembiayaan BPJS Kesehatan.
Menurut Supian, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan arahan mengenai dukungan pemerintah daerah untuk menangani kebutuhan pelayanan kesehatan yang belum terakomodasi dalam pembiayaan BPJS Kesehatan.
“Hasil rapat tadi arahan dari Bapak Gubernur Jawa Barat (Dedi Mulyadi) beliau menggaransi dengan dukungan Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat terkait hal-hal yang selama ini tidak ter-cover dalam pembiayaan BPJS Kesehatan,” ungkapnya, Rabu (7/10/2026).
Selain akses pelayanan kesehatan, rakor tersebut membahas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
Sejumlah kelompok pekerja, seperti pengemudi ojek online, pengemudi ojek pangkalan, hingga petani, menjadi sasaran perhatian agar memperoleh perlindungan ketika menghadapi risiko dalam pekerjaan.
Supian mengatakan, perlindungan tersebut diharapkan dapat membantu pekerja apabila mengalami kejadian yang tidak diinginkan.
“Diharapkan kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mereka bisa di-cover dari sana,” jelasnya.
Pembahasan berikutnya menyangkut pembangunan infrastruktur daerah.
Pemerintah kabupaten dan kota didorong mengalokasikan anggaran infrastruktur sekitar 7 hingga 9 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam pembahasan itu, Supian juga menyoroti pentingnya keterkaitan antara aktivitas usaha dan penerimaan pajak daerah.
Ia menyampaikan agar kegiatan usaha yang berlangsung di suatu daerah turut memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah tersebut.
“Jangan sampai usahanya ada di satu kota kabupaten di Jawa Barat, tapi bayar pajaknya di tempat lain,” ucapnya.
Di sektor pendidikan, Pemerintah Kota Depok juga berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kemampuan guru melalui pelatihan metode Gasing atau gampang, asyik, dan menyenangkan.
Program pelatihan tersebut mulai dilaksanakan dengan melibatkan guru matematika dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA).
Metode pembelajaran itu diharapkan membantu guru menyampaikan materi matematika dengan cara yang lebih mudah dipahami siswa.
“Mulai hari ini sudah melaksanakan pelatihan untuk guru matematika mulai dari SD hingga SMA. Metode Gasing ini usulan dari Profesor Yohanes Surya,” terangnya.
Rakor tersebut menjadi forum koordinasi antarpemerintah daerah untuk membahas peningkatan akses dan mutu pelayanan dasar, sekaligus menyelaraskan langkah di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur, dan pendidikan.
