DepokInsider – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menyiapkan anggaran sebesar Rp1,025 triliun untuk sektor pendidikan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Alokasi tersebut setara 20,59 persen dari total APBD dan diarahkan untuk meningkatkan mutu pendidikan sekaligus memperluas pemerataan layanan bagi masyarakat.
Selain pendidikan, penguatan layanan kesehatan dan perlindungan pembiayaan bagi kelompok masyarakat rentan juga menjadi perhatian Pemkot Depok dalam penyusunan anggaran tahun mendatang.
Wali Kota Depok Supian Suri menyampaikan hal tersebut saat menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Depok terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD TA 2027.
Penyampaian berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Depok Masa Sidang Ketiga Tahun Sidang 2026 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Depok, Senin (2/11/2026).
Supian menjelaskan, anggaran pendidikan sebesar Rp1,025 triliun akan digunakan untuk mendukung peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan.
Fokusnya mencakup mutu pembelajaran, kompetensi tenaga pendidik, serta pemerataan kualitas pendidikan di berbagai wilayah Kota Depok.
Pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap sekolah swasta yang selama ini menjadi mitra dalam penyelenggaraan pendidikan.
Salah satu upaya yang dilanjutkan adalah peningkatan kualitas sekolah swasta melalui program sekolah swasta gratis.
Menurut Supian, peningkatan mutu pendidikan menjadi bagian penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas.
Karena itu, alokasi anggaran tidak hanya diarahkan untuk memperluas akses pendidikan, tetapi juga mengurangi kesenjangan kualitas antarsekolah dan antarwilayah.
Di sektor kesehatan, Pemkot Depok menyiapkan kebijakan anggaran yang berorientasi pada peningkatan akses terhadap fasilitas medis dan pemerataan pelayanan.
Pemerintah daerah ingin memastikan masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas dan lebih mudah dijangkau.
Penguatan layanan tersebut juga dilakukan melalui peningkatan kepesertaan BPJS Kesehatan, integrasi data kependudukan, serta penambahan dukungan anggaran bagi kelompok masyarakat rentan.
Salah satu target yang menjadi perhatian dalam Rancangan APBD 2027 adalah tingkat keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) minimal 81 persen.
Angka tersebut menjadi salah satu persyaratan untuk memenuhi Universal Health Coverage (UHC).
“Pengalokasian anggaran untuk minimal tingkat keaktifan sebesar 81 persen sebagai persyaratan UHC yang menjadi aspirasi dari masyarakat melalui fraksi-fraksi ini pun akan kita penuhi,” katanya dikutip, Selasa (3/11/2026).
Selain mengejar target keaktifan peserta JKN, Pemkot Depok juga menyiapkan perhatian khusus terhadap pembiayaan kesehatan untuk kondisi tertentu yang belum ditanggung BPJS Kesehatan.
Salah satu kelompok yang menjadi perhatian adalah korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), termasuk masyarakat yang menghadapi kasus tertentu dan membutuhkan dukungan pembiayaan pelayanan kesehatan dari pemerintah.
Supian menjelaskan, kebijakan pembiayaan tersebut mengacu pada arahan Gubernur Jawa Barat melalui Surat Edaran Nomor 57/KU.03.03.01/DINKES tanggal 6 Mei 2026 tentang Sinergi Pembiayaan Kesehatan di Jawa Barat.
Melalui kebijakan itu, pemerintah daerah diarahkan untuk memperkuat sinergi pembiayaan agar masyarakat tidak mampu tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan secara berkelanjutan.
Pemkot Depok berharap penguatan anggaran pendidikan dan kesehatan dalam Rancangan APBD 2027 dapat meningkatkan kualitas pelayanan dasar.
Kedua sektor tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara lebih merata.
Supian juga menyatakan berbagai masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kota Depok terkait sektor pendidikan dan kesehatan akan menjadi perhatian dalam pembahasan lanjutan Raperda APBD TA 2027.
