DepokInsider, Guna menjalankan kebijakan yang telah lebih dulu diberlakukan lebih dulu oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan mulai menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Kamis bagi para pegawainya.
Meski demikian, Pemkot Depok memastikan pelayanan publik kepada masyarakat tetap berjalan normal.
Wali Kota Depok, Supian Suri menjelaskan, kebijakan WFH ini merupakan bagian dari upaya menyesuaikan pola kerja pemerintahan dengan perkembangan era digital.
Latar belakangnya, hari ini seiring dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sudah menerapkan WFH, sehingga kita mencoba sejalan dengan pemerintah provinsi,” ujar Supian Suri, kepada kepada awak media Senin (26/01/26).
Selain mengikuti kebijakan provinsi, WFH juga menjadi langkah adaptasi terhadap percepatan digitalisasi.
“Hari ini era digital sudah semakin cepat perkembangannya. Salah satu upaya memulai kerja-kerja digital itu memang harus dipaksa juga dengan mekanisme WFH. Dulu kita sudah terbiasa dengan Zoom saat Covid-19, sekarang justru sudah jarang lagi,” jelasnya.
Supian Suri menambahkan, kebijakan WFH ini juga akan menjadi bahan evaluasi efisiensi anggaran pemerintah daerah.
Saya juga ingin mengukur sejauh mana penghematan pembiayaan. Apakah ada korelasi antara WFH dengan penghematan listrik, air, telepon, termasuk makan-minum dan lainnya di Balai Kota. Itu semua harus dihitung,” katanya.
Ia mencontohkan, kebijakan penghematan energi yang pernah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dengan mematikan lampu selama satu jam terbukti efektif.
“Makanya saya ingin tahu, kalau satu hari tidak berkantor, khususnya untuk unit kerja yang tidak langsung melayani masyarakat, dampaknya seperti apa,” lanjutnya.
Meski demikian, Supian Suri menegaskan tidak seluruh layanan menerapkan WFH.
Pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap berjalan seperti biasa.
“Nanti ada bagian-bagian pelayanan, khususnya pelayanan masyarakat, yang tidak WFH,” tandasnya
