0

Pemkot Depok Alokasikan APBD 2027 demi UHC: Dorong Keaktifan BPJS Mandiri dan Proteksi Warga Rentan

DepokInsider, DPRD Kota Depok mengapresiasi sejumlah komitmen dan terobosan Pemerintah Kota Depok dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Salah satu hal yang menjadi perhatian utama adalah target pencapaian Universal Health Coverage (UHC) yang diproyeksikan terealisasi penuh pada Januari 2027.

Apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Depok yang dipimpin Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, pada Senin (2/11/2026). Dewan menilai sejumlah kebijakan strategis yang disampaikan Walikota Depok, Supian Suri, sangat sejalan dengan kebutuhan mendasar masyarakat serta percepatan pembangunan daerah.

DPRD menyambut positif komitmen Pemkot Depok untuk kembali mencapai UHC. Program jaminan kesehatan daerah tersebut diharapkan dapat memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang lebih mudah, cepat, dan merata.

Kebijakan Supian Suri dan Sinergi Pembiayaan Kesehatan

Menanggapi apresiasi dari legislatif, Walikota Depok, Supian Suri menegaskan bahwa pencapaian UHC menjadi salah satu prioritas utama Pemkot Depok dalam APBD 2027.

Ia menjelaskan bahwa upaya tersebut akan dilakukan melalui peningkatan kepesertaan BPJS Kesehatan mandiri, integrasi data kependudukan, serta penguatan anggaran bagi kelompok masyarakat rentan agar bantuan pembiayaan kesehatan lebih tepat sasaran. Pemkot Depok juga berkomitmen memenuhi tingkat keaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan minimal 81 persen sebagai salah satu prasyarat pencapaian UHC.

“Pemerintah Kota Depok akan terus mendorong peningkatan kepesertaan BPJS mandiri dan melalui integrasi data kependudukan maupun penguatan anggaran bagi kelompok rentan, diharapkan program ini bisa lebih tepat sasaran,” kata Supian Suri. “Upaya pengalokasian anggaran untuk minimal tingkat keaktifan sebesar 81 persen sebagai prasyarat UHC yang menjadi aspirasi masyarakat melalui fraksi-fraksi pun akan kita penuhi,” timpalnya lagi.

Menurutnya, kebijakan tersebut juga diselaraskan dengan arahan Gubernur Jawa Barat melalui Surat Edaran Nomor 57/KU.03.03.01/Dinkes tertanggal 6 Mei 2026 tentang Sinergi Pembiayaan Kesehatan di Jawa Barat. Tak hanya mengejar persentase kepesertaan aktif, Pemkot Depok juga menyiapkan anggaran khusus dari APBD untuk membantu pembiayaan layanan kesehatan yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan.

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Pasang iklan

Populer