DepokInsider – Seiring dimulainya masa verifikasi nasional pada tahun 2026, maka sangat penting ketegasan dalam mekanisme evaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari, menegaskan hal itu dalam diskusi lanjutan saat peninjauan SPPG Bedahan 3, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat.
“Tahun 2026 merupakan masa verifikasi nasional bagi seluruh SPPG,” ujarnya kepada berita.depok.go.id, Minggu (18/04/26) malam.
Ia menekankan bahwa pada periode tersebut, seluruh SPPG tidak hanya dituntut beroperasi, tetapi juga wajib memenuhi standar secara menyeluruh.
“Dalam periode ini, setiap SPPG wajib memenuhi seluruh standar yang telah ditentukan,” katanya.
Menurutnya, kejelasan mekanisme evaluasi menjadi penting untuk memastikan proses pembenahan berjalan terarah dan terukur.
“SPPG yang belum memenuhi standar akan diberikan rekomendasi tindak lanjut,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis harus dijaga dari potensi penyimpangan arah, mengingat program ini merupakan investasi strategis jangka panjang.
DPRD, lanjutnya, mendukung langkah pemerintah dalam melakukan pengawasan bertahap, termasuk kemungkinan langkah tegas apabila tidak ada perbaikan signifikan.
“Program makan bergizi gratis bukan sekadar penyediaan makanan, melainkan bagian dari investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” paparnya.
