Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kembali menunjukkan komitmennya terhadap pemerataan akses pendidikan dengan memperluas cakupan Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG). Setelah menggandeng puluhan SMP swasta, kini giliran madrasah swasta tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang mendapat dukungan.
Langkah ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Wali Kota Depok, Supian Suri, dan Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kota Depok, Enjat Mujiat, yang berlangsung pada Kamis (26/6/2025) di Ruang Rapat Dinas Pendidikan Kota Depok.
Supian menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan lanjutan dari skema yang sebelumnya berhasil diterapkan di 33 SMP swasta. Ia berharap program serupa bisa membuka peluang yang sama bagi madrasah untuk menjadi bagian dari solusi pendidikan gratis di Kota Depok.
“Pada kesempatan pagi hari ini bersama Kementerian Agama Kota Depok dan seluruh jajaran Kemenag, kami menandatangani kesepakatan untuk mewujudkan Rintisan Sekolah Swasta Gratis berlatar belakang Tsanawiyah (SMP) di bawah naungan Kemenag,” ujar Supian.
Ia menambahkan, target awalnya adalah menggandeng 10 madrasah swasta MTs. Meski jumlahnya belum besar, langkah ini dianggap penting untuk memberikan pilihan kepada warga yang tidak tertampung di sekolah negeri.
“Mudah-mudahan nanti akan ada 10 atau lebih madrasah Tsanawiyah swasta gratis di Kota Depok, untuk melengkapi sarana pendidikan bagi anak-anak kami yang ingin bersekolah gratis, baik di SMP maupun MTs,” lanjutnya.
Program ini secara khusus ditujukan bagi siswa dari keluarga tidak mampu. Supian berharap anak-anak yang tidak diterima di SMP negeri atau MTs negeri tetap bisa melanjutkan pendidikan secara layak dan tanpa beban biaya.
“Setidaknya ini akan memudahkan anak-anak kami yang tidak diterima di SMP negeri atau MTs negeri. Kini ada pilihan sekolah swasta gratis, baik SMP maupun MTs, yang telah kami sepakati bersama,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kemenag Depok, Enjat Mujiat, menekankan bahwa sasaran utama program adalah madrasah swasta non-terpadu dengan biaya terjangkau. Prioritas diberikan kepada sekolah yang memang membutuhkan dukungan dan siswa dari kalangan kurang mampu.
“Program ini fokus pada madrasah yang memang perlu dukungan, bukan yang sudah besar dan mahal. Dan tentu kita utamakan masyarakat kurang mampu agar mereka tetap bisa sekolah,” tegas Enjat.
Dengan adanya kerja sama ini, Pemkot Depok dan Kemenag berharap dapat memperkuat sistem pendidikan inklusif yang berpihak pada semua lapisan masyarakat. Ke depan, langkah ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam menjawab tantangan pendidikan secara kolaboratif dan berkelanjutan.
